topmetro.news – Guna meningkatkan kinerja PMI Labuhanbatu Utara (Labura), Komisi A DPRD Labura melakukan kunjungan kerja ke PMI Sumut di Medan, Selasa (16/5/2023).
Mereka berkonsultasi dan meminta masukan sebagai bahan bagi DPRD Labura untuk mendorong peningkatan kinerja PMI dalam melaksanakan misi kemanusiaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Kunjungan kerja Komisi A DPRD Labura dipimpin Arif Ripai SP (NasDem), didampingi Wiliater Marpaung (Gerindra), Perkasa Alamsyah Tanjung SH MKn (PBB), dan H Amin Makmur SE (Golkar), serta Alsaura Mahendra Siahaan SE (staf Komisi A) DPRD Labura.
Rombongan diterima Wakil Ketua PMI Sumut Dr H Sakhyan Asmara MSP mewiliki Ketua PMI Sumut DR H Rahmat Shah yang sedang melaksakan ibadah umroh.
Turut hadir pengurus PMI Sumut, Chairil Siregar SH (ketua bidang organisasi), Dr M Fitri Rahmadana SE MSi (ketua bidang anggota dan relawan), Al Amin Syahputra Pelis SH (bendahara), dan dr Maulana Baihakhi MBiomed AIFO-K (Wakil Kepala UDD PMI Medan)
Dalam pertemuan itu, pimpinan rombongan, Arif Ripai, menyampaikan keinginan DPRD Labura untuk memberi dukungan kepada PMI Labuhanbatu Utara agar dapat melaksanakan tugas misi kemanusiaan semaksimal mungkin. Dan dapat dirasakan masyarakat manfaat keberadaan PMI di Labuhanbatu Utara.
Arif juga menyampaikan bahwa selama ini anggaran PMI tidak ada kepastian melekat pada dinas atau OPD apa. Oleh sebab itu perlu ketegasan dan kejelasan guna memudahkan dalam pengajuan anggaran bagi PMI daerah.
Ia menilai, selama ini PMI Labura terkesan hanya melaksanakan kegiatan rutin perkantoran. Artinya belum menunjukkan kinerja sebagaimana visi dan misi yang diemban oleh PMI itu sendiri.
Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Labura berkonsultasi dan meminta masukan dari PMI Sumut agar kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengajukan saran dan pendapat termasuk mengajukan anggaran kepada Pemkab Labura. Dengan demikian peran dan kinerja PMI Labura dapat ditingkatkan.
Lebih lanjut Arif menyatakan, Pemkab Labura perlu memberi dukungan penuh kepada PMI, baik dari segi anggaran maupun dari segi penyusunan dan pelaksanaan program.
Merespons harapan itu, Sakhyan Asmara menjelaskan bahwa anggaran PMI di daerah hendaknya melekat pada Dinas Kesehatan setempat, karena kedua unit kerja itu mempunya irisan program yang sangat kuat.
Sakhyan juga menjelaskan tentang program-program yang dapat dilakukan oleh PMI di daerah. Selain melaksanakan tugas rutin manajemen markas, PMI juga dapat melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan relawan, pembinaan relawan di sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan tempat kerja, mengirim delegasi untuk kegiatan-kegiatan PMI di luar daerah seperti kegiatan Jambore, Musyawarah Kerja dan Musyawarah Daerah PMI, sosialisasi hidup sehat terhindar dari bencana, kegiatan donor darah serta berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya.
Ia menekankan bahwa sebagai pengurus PMI di mana pun berada, tidak boleh lepas dari ikatan untuk melaksanakan Tujuh Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yakni 1. Kemanusiaan (Humanity), 2. Kesamaan (Impartiality), 3. Kenetralan (Neutrality), 4. Kemandirian (Independence), 5. Kesukarelaan (Voluntary Service), 6. Kesatuan (Unity), dan 7. Kesemestaan (Universality).
“Dengan berpegang teguh kepada tujuh prinsip dasar tersebut dan melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, maka sesungguhnya kondisi seperti itulah yang diharapkan dalam membangunan ‘nation and character building’ di Indonesia dan di dunia internasional,” pungkas Sakhyan.
sumber | RELIS
